Sekda Kukar, Sunggono. (Akmal/habarpesisir)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan kesiapan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mengoptimalkan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.

Anggaran PSU akan diupayakan dari belanja yang bisa dihemat tanpa mengganggu program prioritas daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan arahan kepada daerah yang melaksanakan PSU agar mengoptimalkan anggaran yang sudah ada, khususnya dari BTT.

Jika masih kurang, maka dana bisa dialokasikan dari efisiensi belanja daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

“Diupayakan memang melalui zoom meeting itu Wamendagri mengharapkan setiap daerah bisa menganggarkannya sendiri, khususnya untuk anggaran yang sudah ada yang berasal dari BTT,” ujar Sunggono, Sabtu (8/3/25).

Namun, Pemkab Kukar dipastikan tidak bisa mengandalkan BTT sepenuhnya karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, solusi yang diambil adalah menggunakan dana dari efisiensi belanja.

“Di Kukar sendiri sepertinya memang kita harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi karena BTT kita tidak tercukupi,” katanya.

Saat ini, usulan sementara anggaran PSU yang diajukan oleh penyelenggara pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, serta unsur keamanan seperti Kodim dan Polres, mencapai sekitar Rp78 miliar. Namun, jumlah ini masih bisa berubah setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi lebih lanjut.

“Tapi itu masih terkoreksi sepertinya karena hari ini tadi ada kembali usulan tambahan yang disampaikan oleh Polres Kukar. Nanti kita akan verifikasi dulu besarannya berapa, tapi intinya, insya Allah, kita upayakan pertama mengandung asas efisiensi sebagaimana yang diamankan oleh diimbas itu, yang kedua memang kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada,” jelasnya.

Selain soal anggaran, Pemkab Kukar juga masih menunggu kepastian tahapan PSU dari KPU. Meski demikian, Sunggono menegaskan bahwa Kukar sudah siap untuk melaksanakan PSU sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita masih menunggu secara pasti dari KPU, tapi intinya Kukar siap untuk melaksanakan PSU dengan anggaran yang berasal dari APBD,” pungkasnya. (Adv/ak)