Sekda Kukar, Sunggono. (Akmal/Habarpesisir)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan maupun sumber pembiayaannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesbangpol dan KPU untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut.

“Kami masih menunggu petunjuk resmi terkait teknis penyelenggaraan PSU,” ujarnya kepada awak media, Rabu (26/2/2025).

Ia menegaskan dalam APBD 2025 tidak ada anggaran khusus untuk PSU. Dengan kondisi keuangan yang tengah mengalami efisiensi, Pemkab Kukar masih menanti kebijakan lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya.

“Untuk APBD 2025, memang tidak ada anggaran khusus untuk PSU. Namun, karena ini menyangkut kepentingan negara, sepanjang petunjuk pelaksanaannya jelas, tentu akan kami sesuaikan,” jelasnya.

Sunggono juga membuka kemungkinan akan menggunakan anggaran penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Namun, keputusan ini bergantung pada kepastian tahapan yang harus dijalankan, waktu pelaksanaan, serta konsekuensi pembiayaannya.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis dari KPU dan pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan lebih lanjut,” pungkasnya. (Adv/ak)