Foto : Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo. (Akmal/habarpesisir)

Tenggarong – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan skema pengelolaan terpadu untuk kawasan Taman Tanjong yang kini resmi berada di bawah tanggung jawab DLHK.

Untuk memastikan kawasan tersebut berfungsi secara optimal sebagai ruang terbuka hijau sekaligus ruang publik, DLHK melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pengelolaannya.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan Taman Tanjong awalnya merupakan inisiatif Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Namun seiring dengan peruntukan kawasan sebagai ruang terbuka hijau, pengelolaannya dialihkan kepada DLHK.

“Tanjong itu awalnya dibangun oleh Dinas PU. Namun, dari sisi PU, area tersebut dipandang sebagai ruang terbuka hijau, sehingga kemudian diserahkan pengelolaannya kepada DLHK,” ujarnya kepada habarpesisir.com pada Rabu (16/4/25).

Menyikapi alih kelola tersebut, DLHK menyatakan siap menjalankan tanggung jawabnya.

Slamet mengatakan, pengelolaan kawasan tidak hanya berkaitan dengan aspek penghijauan atau kebersihan, tetapi juga mencakup sejumlah elemen lain yang memerlukan keterlibatan lintas instansi.

“Di sana ada beberapa elemen: kebersihan, ruang terbuka hijau, area parkir, dan juga UMKM. Oleh karena itu, kami ajak OPD lain untuk berkolaborasi. Untuk pengelolaan parkir, kami koordinasikan dengan Dinas Perhubungan. UMKM-nya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kebersihan tetap di DLHK, dan untuk pengamanan kami libatkan Satpol PP,” jelasnya.

Meski secara teknis belum sepenuhnya rampung, kawasan Taman Tanjong telah dibuka sementara untuk masyarakat.

Hal ini dilakukan atas kebijakan pimpinan daerah, dengan mempertimbangkan tingginya antusiasme warga terhadap ruang rekreasi yang representatif.

“Sebenarnya, dari sisi teknis belum sepenuhnya siap dibuka. Tapi karena kebijakan pimpinan, kawasan itu sudah mulai dibuka untuk masyarakat. Ke depan, kami akan lakukan evaluasi agar pengelolaannya lebih tertata dan jelas pembagian tanggung jawabnya,” tambah Slamet.

DLHK Kukar berharap skema pengelolaan terpadu ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi, sehingga Taman Tanjong benar-benar menjadi ruang publik yang nyaman, fungsional, dan terpelihara dengan baik. (Adv/ak)