Foto: Kepala DPMD Kukar, Arianto. (Akmal/habarpesisir)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas kerja Rukun Tetangga (RT) di seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan.

Lewat program dana Rp50 juta per RT, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan mengarahkan penggunaan anggaran tersebut untuk pembaruan perangkat kerja.

Fokus utamanya adalah pengadaan perangkat administrasi yang selama ini menjadi keluhan para Ketua RT, seperti laptop dan printer.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, mengungkapkan bahwa selama ini perangkat yang digunakan merupakan aset pinjaman dari Disdukcapil dan telah berusia hampir lima tahun.

“Banyak perangkat yang error, rusak, dan tidak mendukung pelaksanaan tugas RT secara maksimal. Karena itu, para RT mengusulkan dilakukan peremajaan, dan Bapak Bupati sangat mendukung usulan tersebut,” terang Arianto, Sabtu (10/5/25).

Arianto menyebutkan, wacana untuk menarik kembali aset milik Disdukcapil sebenarnya sempat mencuat.

Namun, langkah tersebut belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu kelengkapan administrasi.

Sementara itu, perangkat yang lama tetap akan dimanfaatkan sampai proses pengadaan perangkat baru selesai.

Dana Rp50 juta per RT yang selama ini digunakan untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan akan dimanfaatkan sebagai sumber anggaran pengadaan perangkat kerja.

Barang-barang yang dibeli nantinya akan tercatat sebagai aset desa dan dipinjamkan ke masing-masing RT.

“Dengan mekanisme ini, tidak akan terjadi tumpang tindih aset. Aset lama dari Disdukcapil juga sedang dalam proses pemusnahan karena sudah tidak layak pakai,” tegas Arianto.

Ia juga mengisyaratkan bahwa alokasi anggaran bagi RT direncanakan akan ditingkatkan.

Jika sebelumnya tiap RT menerima Rp50 juta, maka pada periode mendatang anggaran itu akan naik menjadi Rp150 juta sesuai dengan arahan kebijakan Bupati terpilih dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“DPMD Kukar siap mendukung penuh dan melaksanakan program peningkatan ini demi memperkuat peran RT sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat paling bawah,” tutupnya. (Adv/ak)