Foto: Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Destianti. (Akmal/habarpesisir)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengalokasikan dana sebesar Rp 62 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025.

Anggaran ini nantinya akan disalurkan ke berbagai lembaga penyelenggara pemilu serta institusi keamanan guna memastikan kelancaran jalannya proses demokrasi.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah dibagi sesuai kebutuhan masing-masing pihak.

Berdasarkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan addendum penyelenggara PSU Kukar 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar mendapatkan alokasi sebesar Rp33 miliar, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar menerima Rp10 miliar.

“Untuk pengamanan selama PSU, Polres Kukar mendapatkan Rp12 miliar, Polres Bontang Rp1,1 miliar, dan Kodim Kukar Rp3,6 miliar. Sementara itu, institusi lainnya menerima sekitar Rp700 juta, sehingga total anggaran mencapai Rp62 miliar,” ujar Rinda saat ditemui di Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/3/25).

Ia juga menyebutkan bahwa terdapat perubahan dalam penganggaran dibandingkan dengan rencana awal.

Dimana KPU Kukar yang sebelumnya mengajukan anggaran untuk operasional selama dua hingga tiga bulan, namun KPU pusat menetapkan bahwa pendanaan hanya diberikan untuk satu bulan.

Sementara itu, Bawaslu yang awalnya mengusulkan anggaran untuk empat bulan, akhirnya hanya mendapat alokasi selama dua bulan khusus untuk honorarium.

“Penyesuaian ini otomatis mengurangi sebagian dari total anggaran yang diajukan, tetapi kami yakin kebutuhan utama dalam pelaksanaan PSU tetap terpenuhi,” katanya.

Lebih lanjut, Rinda menegaskan bahwa anggaran Rp62,4 miliar ini merupakan alokasi baru, bukan sisa dari anggaran pemilihan sebelumnya.

NPHD terbaru ini mencakup penyelenggara pemilu dan empat institusi keamanan, yaitu Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim Kukar, dan Kodim Bontang.

“KPU dan Polres Kukar juga mengalami adendum perubahan dalam perjanjian hibah, sehingga dilakukan beberapa penyesuaian agar anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” jelasnya.

Terkait sisa anggaran dari pemilihan sebelumnya, Rinda mengaku jumlah pastinya belum dapat dipastikan.

Namun, beberapa institusi seperti Polres Kukar, Kodim Kukar, Polres Bontang, dan Kodim Bontang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Dengan anggaran yang telah dialokasikan ini, Pemkab Kukar berharap PSU dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Selain memastikan pemilu yang jujur dan adil, kami juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas daerah selama proses PSU berlangsung,” pungkasnya. (Adv/ak)